jump to navigation

Negara Jangan Takluk dengan Korporasi Juli 15, 2008

Posted by muktihadid in Artikel, berita, humaniora.
trackback

Meskipun investasi di Indonesia diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, negara tidak boleh tunduk kepada korporasi. Apalagi, negara memiliki mandat konstitusional untuk menjamin kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.

Paradigma itu tidak boleh digantikan dengan paradigma lain yang lebih cenderung menguntungkan korporasi. Sebab, pereduksian cita-cita nasional untuk memakmurkan rakyat di bawah kekuatan kapital global tentu sangat bertentangan dengan amanat UUD 1945 dan merendahkan kemanusiaan.

Hal itu mengemuka dalam salah satu diskusi dalam Lokakarya Nasional VII HAM di Jakarta, Rabu (9/7). Dalam diskusi bertema “Problem dan Tantangan Pelaku dalam Pelaksanaan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya” itu hadir sebagai pembicara Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Chalid Muhammad, dan pengajar pada fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Rudi Muhammad Rizki.

Chalid mengatakan, salah satu bahaya yang saat ini dihadapi Indonesia dalam arus global adalah korporatokrasi. Korporatokrasi adalah gabungan kekuatan korporasi, institusi keuangan internasional, dan pemerintah yang menyatukan kekuatan finansial dan politik mereka untuk memaksa masyarakat dunia mengikuti kehendak mereka.

Di Indonesia, kekuatan itu, menurut Chalid, dimulai dengan munculnya UU No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan, dan UU no 11 tahun 1967 tentang Pertambangan. Ketentuan itu bertambah dengan kontrak karya pertambangan generasi satu dan dua. “Hal itu mengantarkan Indonesia masuk dalam fase jual murah, jual cepat, dan jual habis kekayaan alam demi kejayaan korporasi,” katanya lagi.

Pada masa Orde Baru hadir Dana Moneter Internasional (IMF) yang menjerumuskan Indonesia dalam sistem ekonomi neoliberal. Selanjutnya muncul berbagai kebijakan liberalisasi fiskal dan moneter serta aneka UU yang menyokong korporasi.

Sofyan Djalil pun mengakui, berbagai kebijakan rezim otoritarianisme memang cenderung menyebabkan hancurnya lingkungan hidup. Hal itu disebabkan tidak adanya cek dan kontrol yang kuat. (JOS)KOMPAS, KAMIS, 10 JULI 2008.

Ironis memang, Indonesia yang sudah menyatakan kemerdekaannya selama 63 tahun, namun cengkraman kolonialis masih mencengkram kuat tak terlepaskan. Memang mereka tidak masuk melalui kekuatan militer. Namun mereka masuk dalam kedok kerjasama-kerjasama ekonomi dalam bentuk PMA dengan korporasi multinasionalnya, bantuan-bantuan ekonomi internasional yang menjerat, dimana sangat merugikan dan menggerogoti ketahanan sendi-sendi ekonomi nasional. Maka jangan heran sampai saat ini, Indonesia yang kaya SDA namun seperti tak berarti apa-apa bagi kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, mereka makan nangkanya kita kena getahnya. Itulah gambaran yang gamblang jelas di depan mata kita, emas, minyak bumi, gas bumi, hasil hutan dikeruk dan ditebangi setiap hari sampai ludes yang hasilnya dibawa oleh para korporasi asing, yang menyisakan kerusakan ekosistem sekitarnya yang sangat membahayakan kelangsungan hidup warga sekitar lokasi pertambangan dan penebangan hutan illegal atau yang dibuat-buat legal.

Sungguh kasihan bangsa ini, karena tak mau belajar dari sejarah bangsanya, kondisi Indonesia kini masih terpuruk dengan krisis multi dimensi dari pemerintahan ke pemerintahan yang silih berganti. Para kolonialis masuk menjajah nusantara tidak dengan armada militernya, namun dengan armada perdagangannya, seperti Belanda dengan VOCnya, mereka pura-pura berdagang mencari rempah-rempah, namun sesungguhnya mereka ingin menjajah dan menguasai serta merusak manusia dan alam tanah air nusantara yang kini bernama Indonesia.

Kalau kita tidak dan belum sadar juga bahwa kinipun sebenarnya bangsa ini masih terjajah dalam bentuk imperalis atau kolonial modern dalam bentuk penguasaan hajat hidup orang banyak (rakyat) masih dikuasai para korporatokrasi. Sampai berapa generasi lagi bangsa ini terjajah dan jadi kacung yang mengangguk dan membeo kepada Tuan Korporatokrasi? Relakah kita, orang tua, suami/isteri, anak-anak, saudara-saudara setanah air terus selamanya terjajah dan teraniaya? Saya mah ga mau lah yau!

Maka pilihlah pemimpin yang mempunyai rekam jejak yang tulus dan bersih untuk rela mengabdi kepada bangsa dan tanah airnya tanpa pamrih pribadi, sebagai realisasi ibadah kepada Khaliqnya. Karena ditangan Pemimpin yang Amanahlah bangsa ini bisa bangkit dan keluar dari penjajahan modern dan dibodohi oleh para tuan korporatokrasi yang berhati iblis. Andakah orangnya ? ? ?

Iklan

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Juli 2008
    S S R K J S M
    « Jun   Feb »
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  
  • Kategori

  • Arsip

  • Tulisan Teratas

  • Tulisan Terakhir

  • Komentar Terbaru

    muktihadid di Misteri Lembing si Kutu H…
    Ajeng di Misteri Lembing si Kutu H…
    Ketchupz Bowo di Kenapa Hari Ahad dirubah Menja…
    Justinus Henry di Misteri Lembing si Kutu H…
    Ahmad samarin Hasibu… di Misteri Lembing si Kutu H…
  • Blog Stats

  • Klik tertinggi

  • Meta

  • ALWAQTU KASYOIF

  • Pengunjung

    Locations of visitors to this page
  • %d blogger menyukai ini: